Amanah, Kompetensi, dan Godaan Nepotisme

Oleh:

KH Bachtiar Nasir

ADA satu pertanyaan yang seharusnya terus hidup dalam demokrasi: mengapa seseorang diberi amanah? Apakah karena ia paling mampu? Karena rekam jejaknya terbukti? Karena integritasnya teruji? Atau karena ia memiliki hubungan dekat dengan orang yang sedang berkuasa?

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan politik. Ia menyentuh salah satu masalah paling mendasar dalam kehidupan berbangsa: bagaimana kita menentukan siapa yang layak menerima amanah.

Sebab, jabatan pada hakikatnya bukan hadiah. Ia bukan tanda terima kasih kepada orang yang paling loyal. Ia juga bukan warisan yang otomatis berpindah kepada keluarga atau lingkaran terdekat.

Jabatan adalah amanah. Karena itu, semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, semakin ketat pula seharusnya ukuran kelayakannya.

Dalam tata kelola pemerintahan modern, gagasan ini dikenal melalui prinsip meritokrasi. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja menjadi ukuran penting dalam penempatan seseorang. Pemerintah sendiri telah lama menempatkan sistem merit sebagai instrumen untuk membangun birokrasi yang profesional sekaligus menghindarkan karier aparatur dari politisasi, nepotisme, dan primordialisme.

Masalahnya, prinsip yang terlihat sederhana itu sering kali menghadapi kenyataan yang jauh lebih rumit. Kita masih hidup dalam budaya yang mudah menghubungkan jabatan dengan kedekatan. Orang yang dekat dianggap lebih dapat dipercaya. Kerabat dianggap lebih aman. Orang yang loyal dianggap lebih pantas. Sementara orang yang memiliki kapasitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan justru bisa tersisih.

Di sinilah demokrasi menghadapi ujian. Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan mekanisme pemilihan. Demokrasi juga membutuhkan budaya politik yang menghargai kompetensi, mengakui prestasi, dan memberi ruang yang adil bagi orang-orang terbaik untuk mengabdi.

Jika tidak, demokrasi hanya akan menjadi prosedur. Pemilu tetap berlangsung. Partai politik tetap berkaderisasi. Jabatan tetap berganti. Tetapi substansinya tidak berubah: siapa yang dekat dengan pusat kekuasaan tetap memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki kemampuan tetapi berada di luar lingkaran.

 

Amanah Tidak Mengenal Nepotisme

Dalam perspektif Islam, persoalan ini menjadi lebih serius karena amanah memiliki dimensi pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Bahkan ketika orang yang akan menerima amanah adalah kerabat sendiri, ukuran kapasitas dan kelayakan tidak boleh diabaikan.

Pesan ini sederhana, tetapi sangat relevan dengan kehidupan publik kita. Mencintai keluarga tidak berarti harus memberikan jabatan kepada keluarga. Menghormati sahabat tidak berarti harus menempatkannya pada posisi yang tidak dikuasainya.

Menghargai loyalitas tidak berarti mengorbankan kepentingan publik. Justru karena amanah itu penting, orang terdekat sekalipun harus diuji kelayakannya. Di sinilah konsep amanah berkriteria menjadi penting. Amanah membutuhkan ukuran. Ada kompetensi yang harus dibuktikan, integritas yang harus diuji, serta rekam jejak yang dapat diperiksa.

Tanpa ukuran tersebut, nepotisme mudah mendapatkan pembenaran. Yang lebih berbahaya, masyarakat kemudian terbiasa menganggap praktik semacam itu sebagai sesuatu yang wajar.

 

Jangan Sampai Demokrasi Melahirkan Elitisme Baru

Kita juga perlu berhati-hati terhadap kecenderungan menjadikan politik sebagai arena reproduksi kekuasaan. Pergantian orang tidak selalu berarti pergantian budaya. Jika hanya wajah yang berubah, sementara cara memilih orang tetap berdasarkan kedekatan, loyalitas kelompok, hubungan keluarga, atau kepentingan politik jangka pendek, maka persoalannya tidak pernah benar-benar selesai

Kita membutuhkan kaderisasi yang memungkinkan orang berkompetisi berdasarkan gagasan dan kemampuan. Partai politik membutuhkan mekanisme yang dapat melahirkan pemimpin karena rekam jejaknya, bukan semata karena popularitas atau kedekatan dengan elite.

Birokrasi membutuhkan profesionalisme agar pejabat publik bekerja untuk kepentingan negara, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu. Dan masyarakat juga harus belajar menjadi pemilih yang kritis.

Jangan memilih seseorang hanya karena namanya terkenal. Jangan pula menilai seseorang hanya karena berasal dari keluarga tertentu.

Apalagi menjadikan kesamaan suku, kelompok, organisasi, atau kedekatan emosional sebagai pengganti penilaian terhadap kapasitas.

Kita membutuhkan politik yang mampu membedakan antara orang yang kita sukai dan orang yang memang layak diberi amanah. Keduanya tidak selalu sama.

 

Belajar dari Nasrudin Hoja

Ada kisah Nasrudin Hoja yang terasa sederhana, tetapi menyimpan kritik sosial yang tajam. Suatu ketika, ia datang ke sebuah jamuan dengan pakaian sederhana. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Ketika kemudian ia kembali mengenakan pakaian mewah, perlakuan orang-orang berubah.

Nasrudin pun memasukkan pakaiannya ke dalam hidangan.”Makanlah,” demikian sindirannya. Sebab, menurutnya, yang dihormati bukan dirinya, melainkan pakaiannya.

Kisah tersebut mengingatkan kita pada penyakit yang masih mudah ditemukan: menilai manusia berdasarkan kulit luar.

Gelar, jabatan, kekayaan, keturunan, popularitas, bahkan penampilan sering kali menjadi ukuran pertama. Sementara akhlak, kemampuan, rekam jejak, dan manfaat justru menjadi pertimbangan berikutnya. Padahal, jika ukuran itu dibalik, kita akan melihat persoalan dengan lebih jernih.

Orang yang sederhana belum tentu tidak berkualitas. Orang yang populer belum tentu kompeten. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa belum tentu paling layak.

Sebaliknya, orang yang tidak banyak dikenal bisa jadi justru memiliki kemampuan dan integritas yang sangat dibutuhkan bangsa.

 

Menguji Diri Sebelum Menguji Pemimpin

Namun, kritik terhadap kepemimpinan tidak boleh berhenti pada orang lain. Kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri: apakah kita sudah menjadi manusia yang layak memegang amanah?

Di sinilah gagasan tentang “dua kolom berkah” menjadi menarik.

Kolom pertama adalah kuantitas: berapa banyak amal yang kita lakukan? Kolom kedua adalah kualitas: seberapa baik amal itu membentuk diri kita?

Pertanyaan ini penting karena kehidupan modern sering membuat kita terobsesi pada jumlah.

Kita ingin lebih banyak jabatan, lebih banyak proyek, lebih banyak aktivitas, lebih banyak pengikut, lebih banyak pencapaian. Tetapi apakah kualitas diri kita ikut bertambah? Shalat mungkin tetap dilakukan, tetapi apakah kekhusyukannya meningkat?

Tilawah mungkin tetap berjalan, tetapi apakah Al-Qur’an semakin memengaruhi perilaku? Sedekah mungkin bertambah, tetapi apakah kepedulian terhadap sesama juga semakin kuat?

Jangan-jangan kita sedang mengalami pertumbuhan di luar, tetapi mengalami kekeringan di dalam. Karena itu, membangun bangsa tidak selalu dimulai dari gedung parlemen, kantor kementerian, atau ruang rapat kekuasaan.

Ia bisa dimulai dari diri sendiri. Dari kejujuran seorang pegawai. Dari profesionalisme seorang pejabat. Dari keteladanan seorang pemimpin. Dari keberanian seorang kader menolak praktik yang tidak benar. Bahkan dari kesediaan seorang warga untuk memilih berdasarkan kapasitas, bukan sekadar kedekatan emosional.

 

Kembali kepada Ukuran yang Adil

Indonesia membutuhkan pemimpin yang bukan hanya populer, tetapi mampu. Kita membutuhkan pejabat yang bukan hanya loyal, tetapi juga berintegritas. Kita membutuhkan kader politik yang bukan hanya dekat dengan elite, tetapi memiliki gagasan dan rekam jejak.

Dan yang tidak kalah penting, kita membutuhkan masyarakat yang tidak mudah silau oleh “pakaian” kekuasaan. Sebab, bangsa yang sehat bukan bangsa yang tidak memiliki kekuasaan, melainkan bangsa yang mampu memastikan kekuasaan berada di tangan orang yang tepat.

Pada akhirnya, persoalan amanah bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan jabatan. Persoalannya adalah apakah kita masih menjadikan kemampuan, integritas, dan keadilan sebagai ukuran?

Jika ukuran itu hilang, demokrasi bisa kehilangan ruhnya. Dan jika amanah diberikan tanpa kriteria, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas kepemimpinan, melainkan masa depan masyarakat yang dipimpinnya.

Karena itu, sebelum bertanya siapa yang paling pantas memimpin negeri ini, mungkin kita perlu menghidupkan kembali pertanyaan yang lebih mendasar:

Ketika sebuah amanah datang kepada kita, apakah kita memilih orang yang paling dekat atau orang yang paling layak?*