Pemilu Israel dan Ilusi Kemerdekaan Palestina

Oleh:
KH Bachtiar Nasir
PEMILIHAN anggota Knesset ke-26 di Israel kembali menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah pergantian kepemimpinan akan membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina? Pergantian pemerintahan kerap dipandang sebagai kesempatan untuk mengubah arah politik. Namun, dalam konflik Israel-Palestina, perubahan figur pemimpin belum tentu berarti perubahan cara pandang terhadap hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Persaingan antara kubu Benjamin Netanyahu dan kelompok oposisi yang dimotori Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, serta Yair Lapid memperlihatkan dinamika politik yang menarik. Di satu sisi, terdapat pemerintahan yang dikenal mengandalkan kekuatan militer dan didukung kelompok sayap kanan. Di sisi lain, muncul tawaran kepemimpinan yang menjanjikan tata kelola lebih terkendali dan pendekatan keamanan yang berbeda.
Akan tetapi, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi perdana menteri. Yang lebih penting adalah apakah pemerintahan baru bersedia mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.
Laporan Reuters menjelang pemungutan suara pada 27 Oktober 2026 menunjukkan bahwa Netanyahu dan Eisenkot sama-sama menolak pendirian negara Palestina merdeka dalam kerangka kebijakan yang mereka tawarkan. Keduanya juga menekankan pentingnya kendali keamanan Israel atas wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Tengah. Perbedaan di antara mereka lebih terlihat pada pendekatan terhadap permukiman di Tepi Barat dan cara menangani persoalan keamanan.
Fakta tersebut memberi pelajaran penting. Pergantian pemimpin tidak otomatis mengubah fondasi kebijakan. Demokrasi memang menyediakan mekanisme untuk mengganti pemerintahan, tetapi hasil pemilihan tidak dengan sendirinya menjamin perubahan sikap terhadap hak bangsa lain.
Perbedaan Cara, Persoalan yang Sama
Netanyahu dan para pesaingnya tidak dapat dianggap memiliki pendekatan yang sepenuhnya serupa. Perbedaan kebijakan tetap penting untuk dicermati. Sikap terhadap perluasan permukiman, kekerasan oleh pemukim, operasi militer, dan masa depan Gaza akan memengaruhi kehidupan jutaan warga Palestina.
Pemerintahan yang membatasi pembangunan permukiman tertentu atau menindak kekerasan pemukim, misalnya, dapat menciptakan ruang bagi perlindungan warga sipil yang lebih baik. Begitu pula, pendekatan militer yang lebih terkendali berpotensi mengurangi risiko eskalasi konflik.
Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup apabila tidak disertai kesediaan mengakhiri pendudukan dan mengakui hak politik bangsa Palestina.
Di sinilah perbedaan antara memperbaiki pengelolaan konflik dan menyelesaikan konflik harus ditegaskan. Pengelolaan konflik dapat membuat situasi lebih terkendali, tetapi belum tentu menghilangkan ketidakadilan yang menjadi salah satu akar persoalannya.
Perdamaian tidak cukup diukur dari berkurangnya ketegangan atau pulihnya hubungan diplomatik. Perdamaian juga harus memberikan jaminan bahwa rakyat Palestina memiliki kebebasan, wilayah, keamanan, dan kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Jika ukuran keberhasilan hanya berupa stabilitas keamanan Israel, kepentingan rakyat Palestina berisiko kembali ditempatkan sebagai persoalan sekunder. Padahal, perdamaian yang bertahan lama tidak mungkin dibangun dengan mengabaikan hak salah satu pihak.
Demokrasi dan Batas Representasi
Persoalan lain yang patut diperhatikan adalah posisi warga Arab Palestina yang menjadi bagian dari masyarakat Israel. Keberadaan mereka dalam sistem pemilihan menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat berlangsung di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang identitas berbeda.
Namun, hak untuk memilih tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memengaruhi keputusan politik. Representasi di parlemen menjadi terbatas apabila suara kelompok minoritas tidak memperoleh ruang yang sepadan dalam pembentukan pemerintahan.
Dalam konteks pemilu Israel, sikap sejumlah tokoh oposisi yang tidak bersedia bergantung pada partai-partai Arab memperlihatkan batas koalisi politik yang tersedia. Akibatnya, suara warga Arab dapat menjadi faktor dalam perhitungan elektoral, tetapi belum tentu memperoleh posisi yang setara ketika kekuasaan dibentuk.
Tentu saja, dinamika tersebut tidak berarti bahwa semua partai Israel memiliki sikap yang identik. Ada perbedaan pandangan mengenai solusi dua negara dan hubungan dengan warga Arab. Namun, perbedaan itu justru menegaskan perlunya menilai setiap partai berdasarkan sikap dan kebijakan konkret, bukan sekadar label oposisi atau pemerintah.
Demokrasi seharusnya tidak hanya dinilai dari terselenggaranya pemilu yang kompetitif. Ia juga perlu dilihat dari kemampuan sistem politik menjamin kesetaraan hak, perlindungan kelompok minoritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Lebih jauh, demokrasi suatu negara tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat di luar batas wilayah politiknya. Hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina tetap merupakan persoalan yang harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.
Indonesia dan Ujian Konsistensi Diplomasi
Bagi Indonesia, dinamika politik Israel tersebut menjadi pengingat bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa di Tel Aviv.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip tersebut memberikan landasan moral sekaligus konstitusional bagi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Dalam berbagai forum internasional, Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati. Pemerintah juga menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan penghentian tindakan yang melanggar hukum internasional.
Akan tetapi, konsistensi sikap perlu diikuti dengan diplomasi yang terukur dan berorientasi pada hasil. Dukungan politik tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan solidaritas atau kehadiran dalam pertemuan internasional. Indonesia perlu terus menggalang dukungan negara-negara lain untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan, warga sipil terlindungi, dan proses politik menuju kemerdekaan Palestina memperoleh kemajuan nyata.
Partisipasi dalam berbagai mekanisme internasional, termasuk forum yang dibentuk untuk menangani persoalan Gaza, juga perlu dinilai berdasarkan mandat, kewenangan, dan hasilnya. Keterlibatan diplomatik tidak semestinya dimaknai sebagai pengakuan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan tujuan kemerdekaan Palestina.
Dalam hal ini, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara keterlibatan praktis dan keteguhan prinsip. Diplomasi harus tetap membuka ruang kerja sama yang memungkinkan perlindungan warga sipil dan pemulihan kehidupan masyarakat Palestina. Pada saat yang sama, kerja sama tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan akhirnya, yakni terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Perdamaian Bukan Sekadar Pergantian Kekuasaan
Hasil pemilu Israel tidak boleh dibaca secara hitam-putih. Pergantian pemerintahan mungkin menghasilkan perbedaan dalam kebijakan keamanan, pengelolaan permukiman, atau hubungan dengan komunitas internasional. Perubahan tersebut dapat membawa konsekuensi nyata bagi kehidupan warga Palestina dan karena itu tetap penting untuk dipantau.
Namun, harapan terhadap kemerdekaan Palestina tidak dapat digantungkan semata-mata pada pergantian pemimpin Israel. Harapan itu membutuhkan perubahan kebijakan yang lebih mendasar, penghormatan terhadap hukum internasional, dan pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya.
Dunia internasional juga perlu menghindari anggapan bahwa stabilitas politik di Israel dengan sendirinya berarti kemajuan menuju perdamaian. Stabilitas yang tidak disertai keadilan berisiko hanya mempertahankan ketimpangan yang telah berlangsung lama.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan siapa yang menang dalam pemilu Knesset, melainkan apakah hasil politik tersebut membuka jalan bagi pengakhiran pendudukan dan lahirnya Palestina yang berdaulat.
Bagi Indonesia, jawabannya terletak pada konsistensi memperjuangkan prinsip yang sama, siapa pun pemimpin yang terpilih. Sebab, kemerdekaan Palestina bukan hadiah dari pergantian pemerintahan, melainkan hak bangsa yang harus diwujudkan melalui proses politik yang adil, perlindungan kemanusiaan, dan penegakan hukum internasional.*