Kunjungi PBNU Pascamuktamar, SAJID dan Prof M Nuh Bahas Kripto hingga Dinamika Kebangsaan

JAKARTA— Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) bersilaturahim dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari mata uang kripto, kecerdasan buatan (AI), hingga dinamika kebangsaan pasca-Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur.
Rombongan SAJID dipimpin Ketua Umum KH Bachtiar Nasir yang akrab disapa UBN. Mereka diterima Katib Aam PBNU, Prof. Dr. H. M. Nuh, DEA.
Dalam pertemuan tersebut, Prof M Nuh menjelaskan perkembangan pembahasan Bahtsul Masail mengenai mata uang kripto. Menurut dia, kajian terhadap fenomena baru seperti kripto dan dunia siber membutuhkan pendekatan keilmuan transdisipliner yang menghubungkan ketentuan agama, fakta saintifik, dan prinsip kemaslahatan.
Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu mengibaratkan ruang siber (cyberspace) dengan konsep bilangan kompleks dalam matematika, yakni z = x + iy, yang memadukan unsur nyata (real) dan imajiner (imaginary).
“Di Bahtsul Masa’il sudah diselesaikan, tetapi sebagai instrumen tukaran transaksi uang belum dibenarkan kerana undang-undang dan peraturan BI serta OJK. Jadi sah, namun belum berkuat kuasa secara undang-undang,” ujar Prof. M Nuh mengulas kedudukan fatwa kripto di lingkungan NU.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum SAJID KH Bachtiar Nasir menekankan pentingnya perumusan fatwa keuangan digital secara terperinci dan terukur. Ia mengusulkan pendekatan SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound) agar rumusan kebijakan memiliki tujuan dan batasan yang jelas.
UBN juga menyoroti pentingnya aset dasar atau underlying asset, seperti emas dan perak, dalam transaksi keuangan digital. Menurut dia, keberadaan aset yang jelas diperlukan agar nilai transaksi tidak semata-mata bertumpu pada spekulasi.
Selain kripto, pertemuan itu membahas tantangan penggunaan AI di tengah masyarakat. Kedua tokoh menyoroti risiko kemalasan berpikir akibat ketergantungan berlebihan pada teknologi kecerdasan buatan.

Meski demikian, UBN menilai AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan keilmuan Islam. Salah satunya melalui pembangunan pangkalan data kitab-kitab turats dan fikih yang menjadi rujukan NU. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat memudahkan proses penelusuran referensi, verifikasi, dan pembelajaran agama.
Dalam pembahasan mengenai dinamika kebangsaan, UBN menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi politik nasional yang berpotensi memicu perpecahan apabila didominasi kepentingan perebutan kekuasaan antarkelompok politik.
Ia menilai ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan panduan moral kepada masyarakat, terutama ketika bangsa menghadapi situasi yang membutuhkan kebijaksanaan dan persatuan.
“Kami berharap NU terus teguh menjadi rumah besar bagi seluruh umat Islam agar kita tidak mudah dipecah-belahkan. Dalam situasi ini, panduan serta fatwa daripada para kiai amat penting bagi memastikan kemaslahatan dan kepentingan rakyat,” tegas UBN.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk memperkuat silaturahim dan komunikasi media. Kolaborasi itu diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem umat yang lebih matang, berwawasan, dan mampu menghadapi perkembangan zaman.*
