KH Bachtiar Nasir Ungkap Tantangan Strategis Pakta Makkah

JAKARTA — Ketua Umum DPP Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) KH Bachtiar Nasir menyoroti posisi Indonesia dalam menyikapi Pakta Makkah atau Mecca Joint Defense Agreement (MJDA) di tengah dinamika keamanan dan geopolitik dunia Islam.
Hal tersebut disampaikan KH Bachtiar Nasir yang karib disapa UBN saat membuka SAJID Friday Morning Talk bertema “Pakta Makkah: Konfigurasi Kekuatan Baru Dunia Islam” di AQL Islamic Center, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
UBN menjelaskan, Pakta Makkah ditandatangani pada 7 Agustus 2026 di Makkah, Arab Saudi, oleh tiga pemimpin negara, yakni Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Menurut dia, kesepakatan tersebut memunculkan harapan akan terbentuknya kerja sama pertahanan yang lebih kuat di antara negara-negara Muslim. Bahkan, muncul istilah Islamic NATO untuk menggambarkan harapan tersebut.
Meski demikian, UBN mengingatkan bahwa Pakta Makkah tidak serta-merta dapat disamakan dengan NATO, khususnya dalam penerapan prinsip pertahanan kolektif ketika salah satu anggota diserang.

“Namun perjanjian tersebut dibangun berdasarkan perjanjian pertahanan sinergis pertama yang disepakati secara bilateral antara Arab Saudi dan Pakistan pada awalnya pada September 2025, lalu memperluas komitmen pertahanan bersama yang serupa mencakup Turki,” ujar UBN.
Ia kemudian mempertanyakan posisi negara-negara Muslim lainnya dalam konfigurasi kerja sama tersebut. Menurut dia, penting untuk melihat sejauh mana Pakta Makkah memiliki arti strategis bagi dunia Islam secara keseluruhan.
“Di mana posisi dunia Islam yang lain? Dan seberapa strategis saat ini Pakta Pertahanan Makkah terhadap dunia Islam? Dan bagaimana dunia Islam secara keseluruhan menyikapi pergolakan yang terjadi?” katanya.
UBN juga menyinggung persoalan keamanan Arab Saudi menyusul serangan yang disebutnya terjadi di Riyadh. Situasi tersebut, menurut dia, menjadi ujian bagi komitmen pertahanan dan respons negara-negara yang terlibat dalam Pakta Makkah.
Ia turut menyoroti dampak serangan terhadap aspek kemanusiaan dan pelaksanaan ibadah, termasuk keberadaan orang-orang yang tengah mengenakan pakaian ihram.
Bagi Indonesia, UBN menilai persoalan tersebut perlu dicermati dari berbagai sudut pandang. Selain sebagai negara berpenduduk Muslim besar, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan Arab Saudi karena banyak warga negara Indonesia bekerja di negara tersebut.
Aspek penyelenggaraan ibadah haji dan umrah juga menjadi perhatian. Karena itu, perkembangan keamanan di Arab Saudi tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan hubungan antarnegara, tetapi juga menyangkut perlindungan warga negara Indonesia serta kelancaran aktivitas keagamaan.
“Nah, di sinilah Indonesia juga diminta untuk memberikan pandangannya terhadap Pakta Makkah dan kontribusinya,” ujar UBN.
Ia menegaskan, pembahasan mengenai kerja sama pertahanan negara-negara Muslim semestinya tidak berhenti pada persoalan militer. Lebih luas dari itu, dunia Islam diharapkan mampu memainkan peran dalam pembentukan tatanan dunia baru.
“Lebih dari itu, tentu bukan hanya sekadar pertahanan, tapi yang kita harapkan adalah bagaimana dunia Islam memainkan perannya di tatanan dunia baru ini,” katanya.
Dalam forum tersebut, SAJID menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta sebagai narasumber untuk membahas dinamika geopolitik dan konfigurasi kekuatan baru dunia Islam.
Diskusi tersebut diharapkan dapat memperluas perspektif mengenai posisi Indonesia, tantangan kerja sama pertahanan negara-negara Muslim, serta kontribusi yang dapat diberikan Indonesia dalam merespons perubahan tatanan global.*
