Artikel

Ayah Minta Rp 10 Juta sebagai Syarat Wali Nikah, Bolehkah?

Ilustrasi

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya ingin bertanya tentang persoalan pernikahan. Seorang perempuan ingin menikah dengan laki-laki pilihannya. Keduanya sudah siap membangun rumah tangga, tetapi ayah dari pihak perempuan meminta uang Rp 10 juta kepada calon menantunya sebagai syarat untuk bersedia menjadi wali nikah.

Apabila calon suami tidak memberikan uang tersebut, ayahnya mengancam tidak akan menikahkan mereka. Padahal, calon suami merasa sudah siap menikah dan tidak mengetahui adanya alasan lain yang membuat calon mertuanya menolak.

Bagaimana pandangan Islam mengenai persoalan ini? Apakah ayah boleh meminta uang sebagai syarat menjadi wali nikah? Jika calon suami dinilai baik dan layak, apakah penolakan ayah tersebut termasuk ‘aḍl atau menghalangi pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan syariat? Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan apabila ayah tetap menolak?

 

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjadi jalan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu, proses menuju pernikahan semestinya dijalani dengan niat yang baik, musyawarah, serta tidak memberatkan salah satu pihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Dalam Islam, ayah memiliki kedudukan penting sebagai wali nikah bagi anak perempuannya. Namun, kedudukan tersebut juga disertai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak dan membantu mewujudkan pernikahan yang baik.

Lantas, bagaimana jika ayah meminta uang Rp 10 juta sebagai syarat untuk bersedia menikahkan anaknya?

Pertama, membedakan hadiah dengan syarat yang menghalangi pernikahan.

Dalam persoalan ini, kita perlu membedakan pemberian hadiah secara sukarela dengan permintaan uang yang dijadikan syarat agar wali bersedia menikahkan anaknya.

Apabila calon suami memberikan hadiah kepada calon mertua dengan ikhlas, tanpa tekanan dan tanpa menjadikannya sebagai syarat terlaksananya akad nikah, hal itu merupakan persoalan yang berbeda.

Namun, apabila ayah secara tegas menyatakan tidak akan menjadi wali kecuali calon suami menyerahkan uang Rp 10 juta, persoalannya perlu dicermati. Terlebih jika calon suami memenuhi kriteria yang relevan menurut syariat dan tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan untuk menolak pernikahan tersebut.

Wali tidak semestinya menggunakan kewenangannya untuk mempersulit atau menghalangi pernikahan demi memperoleh keuntungan materi.

Allah SWT berfirman dalam Alquran:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu menceraikan istri-istri, lalu sampai idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.” (QS Al-Baqarah [2]: 232).

Ayat tersebut secara langsung berbicara tentang larangan menghalangi perempuan menikah kembali setelah perceraian. Para ulama juga menjadikannya sebagai salah satu dalil penting dalam pembahasan larangan ‘aḍl, yaitu menghalangi pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan.

Dengan demikian, permintaan uang yang dijadikan penghalang pernikahan patut dievaluasi. Meski demikian, penilaian terhadap kasus tertentu tetap harus memperhatikan duduk persoalan secara utuh, termasuk alasan ayah mengajukan permintaan tersebut.

Kedua, kapan penolakan wali disebut ‘aḍl?

Dalam fikih Islam, tidak setiap penolakan wali otomatis termasuk ‘aḍl. Wali dapat memiliki pertimbangan yang patut, misalnya apabila terdapat persoalan serius mengenai agama, akhlak, tanggung jawab, atau kelayakan calon suami.

Namun, apabila seorang perempuan ingin menikah dengan laki-laki yang memenuhi kriteria kesepadanan menurut pertimbangan fikih yang relevan, sedangkan walinya menolak tanpa alasan yang dibenarkan, penolakan itu dapat dikategorikan sebagai ‘aḍl.

Pembahasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, khususnya pembahasan tentang ‘aḍl dan perwalian nikah.

Dalam kasus yang ditanyakan, apabila satu-satunya alasan ayah menolak adalah karena calon suami tidak memberikan uang Rp 10 juta, sementara tidak terdapat alasan syariat lain yang dapat dipertanggungjawabkan, penolakan tersebut berpotensi termasuk ‘aḍl.

Akan tetapi, kesimpulan itu tidak sepatutnya ditetapkan hanya berdasarkan satu pihak. Perlu diketahui apakah permintaan tersebut benar-benar menjadi syarat mutlak, apakah ada persoalan lain yang belum disampaikan, dan bagaimana keadaan calon suami yang sebenarnya.

Ketiga, mempertimbangkan kelayakan calon suami.

Dalam fikih, terdapat pembahasan mengenai kafā’ah, yaitu kesepadanan antara calon suami dan calon istri. Pembahasan ini antara lain dijelaskan Imam an-Nawawi dalam kitab Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhażżab, jilid 16, halaman 182 dan 187.

Dalam pembahasan fikih mazhab Syafi’i klasik, kesepadanan mencakup sejumlah unsur yang dirinci oleh para ulama, di antaranya agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Rincian serta penerapan unsur-unsur tersebut memiliki perbedaan pendapat dan tidak dapat diterapkan secara serampangan untuk menilai seseorang pada masa sekarang.

Hal yang perlu diperhatikan dalam kasus konkret ialah agama, akhlak, tanggung jawab, kesiapan membangun rumah tangga, serta alasan yang mendasari keberatan wali.

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan meminta dinikahkan dengan laki-laki yang menurutnya sekufu, tetapi wali menyatakan sebaliknya, persoalan tersebut dapat diajukan kepada hakim untuk diperiksa. Apabila terbukti memenuhi kriteria yang relevan, wali wajib menikahkannya. Jika wali tetap menolak, hakim dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kewenangan wali bukanlah hak untuk menolak tanpa batas. Wali memiliki tanggung jawab, sedangkan persoalan yang menimbulkan perselisihan perlu diperiksa secara adil.

Keempat, jangan langsung menikah tanpa wali ketika terjadi penolakan.

Jika ayah tetap menolak, apakah calon pengantin boleh langsung melangsungkan akad nikah tanpa melibatkan ayahnya?

Langkah tersebut tidak sebaiknya diambil secara sepihak. Persoalan wali yang menolak atau diduga melakukan ‘aḍl perlu diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Imam an-Nawawi menjelaskan dalam Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhażżab, jilid 16, halaman 163, bahwa apabila seorang perempuan meminta dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, tetapi walinya menolak, hakim dapat menikahkannya setelah persoalan tersebut diperiksa.

Penjelasan itu sejalan dengan hadis yang menjadi landasan pembahasan perwalian nikah:

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Apabila terjadi perselisihan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Hadis tersebut menjadi salah satu dasar dalam pembahasan mengenai kewenangan hakim ketika terjadi perselisihan perwalian nikah.

Dalam konteks Indonesia, pasangan yang menghadapi persoalan semacam ini sebaiknya berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Petugas dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur yang berlaku dan mengarahkan pasangan kepada pihak berwenang apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian, calon pengantin tidak perlu mengambil jalan pintas yang berisiko menimbulkan persoalan keabsahan akad maupun administrasi pernikahan.

Kelima, mengutamakan musyawarah sebelum menempuh jalur penyelesaian formal.

Meskipun permintaan uang sebagai syarat pernikahan dapat menimbulkan persoalan syariat, penyelesaian yang bijaksana tetap perlu mengutamakan komunikasi dan menjaga hubungan keluarga.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh.

Pertama, calon suami dan calon istri perlu berbicara baik-baik dengan ayah untuk mengetahui alasan di balik permintaan Rp 10 juta tersebut. Bisa jadi terdapat kebutuhan tertentu atau kesalahpahaman yang belum dibicarakan secara terbuka.

Kedua, apabila pembicaraan langsung tidak membuahkan hasil, libatkan keluarga yang dihormati, tokoh agama, atau pembimbing pernikahan yang dapat menjadi penengah. Pihak ketiga diharapkan membantu menjelaskan tanggung jawab wali sekaligus mendengarkan kekhawatiran ayah.

Ketiga, apabila ayah tetap menolak tanpa alasan yang jelas, konsultasikan persoalan tersebut kepada KUA. Sampaikan kronologi secara jujur agar petugas dapat menjelaskan prosedur yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, hindari pertengkaran, ancaman, atau akad nikah secara diam-diam sebelum status penolakan wali dan prosedur penyelesaiannya dipastikan.

Menjaga kehormatan ayah tetap penting, tetapi hal itu tidak berarti seorang perempuan harus menerima penghalangan pernikahan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Sebaliknya, hak perempuan untuk menikah juga perlu ditempuh melalui jalan yang tertib, adil, dan sesuai aturan.

 

Kesimpulan

Ayah memiliki kedudukan penting sebagai wali nikah, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Meminta uang Rp 10 juta sebagai syarat menjadi wali nikah, terlebih jika disertai ancaman menolak pernikahan, merupakan persoalan yang perlu diperiksa secara serius.

Apabila calon suami memenuhi kriteria yang relevan menurut syariat, perempuan menghendaki pernikahan tersebut, dan ayah menolak semata-mata karena tidak menerima uang yang dimintanya, penolakan itu berpotensi termasuk ‘aḍl. Namun, penetapan akhirnya harus didasarkan pada fakta yang lengkap dan dilakukan melalui pihak yang berwenang.

Jalan terbaik bukanlah memaksa ayah dengan pertengkaran ataupun melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi. Utamakan musyawarah, libatkan pihak yang dapat dipercaya, dan mintalah arahan KUA apabila persoalan tidak menemukan titik temu.

Sebab, pernikahan semestinya menjadi jalan menuju kebaikan, bukan ruang untuk saling menekan. Wali hendaknya menjalankan amanahnya dengan adil, sementara calon pengantin perlu menyelesaikan persoalan keluarga secara bijaksana dan sesuai tuntunan agama.

 

Rujukan:

1. Alquran, Surah Al-Baqarah ayat 232.

2. Al-Mausū’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, pembahasan tentang ‘aḍl dan perwalian nikah.

3. Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhażżab, jilid 16, halaman 163, 182, dan 187.

KH Bachtiar Nasir